Pemerintahan Dalam Islam Menurut Maududi (Pakistan) Dan Ayatullah Khomeni (Iran)

A. Pemerintahan dalam Islam Menurut Maududi

Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan penggagas Jamaat e-Islami (Partai Islam). Maududi merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu Jamaah al-Ikhwan al-Muslimun sehingga Maududi meneladani yang telah diperjuangkan oleh Sayyid Qutb.[i] Maududi, lahir pada 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M) di Aurangabad dan wafat tanggal 23 September 1979 di New York Amerika Serikat. Ayah Maududi ialah Ahmad Hasan yang lahir pada 1855 M, anak bungsu dari 3 kakak beradik. Maududi mendapat pendidikan di Madrasah Furqaniyah, sebuah sekolah tinggi terkenal di Hyderabad India. Kemudian melanjutkan pelajaran di Dar al-Ulum di Hyderabad. Maududi mahir berbahasa Arab, bahasa Persi, bahasa Inggris, dan bahasa Urdu.[ii]Tahun 1918 ketika usia 15 tahun, mulai bekerja sebagai wartawan dalam surat kabar berbahasa Urdu untuk mencukupi kehidupannya. Tahun 1920, berprofesi sebagai editor surat kabar Taj, yang diterbitkan di bandar Jabalpore sekarang negeri Madhya Pradesh, India. Tahun 1921, Maududi pindah ke Delhi bekerja sebagai editor surat kabar Muslim (1921-1923), dan kemudian editor al-Jam’iyat (1925-1928), yang diterbitkan oleh Jam’iyat-i ‘Ulama-i Hind,sebuah partai politik. Hasil kepimpinannya sebagai editor , al-Jam’iyat menjadi surat kabar utama untuk orang Islam di Asia Selatan [India, Pakistan, Bangladesh , Sri Langka dan Maldive].[iii]

Maududi terlibat membentuk Pergerakan Khilafah dan Tahrik- al Hijrat, yaitu Persatuan Asia Selatan yang menentang penjajahan kolonial inggris. Beliau memprovokatori Muslim India berhijrah ke Afghanistan untuk menentang pemerintahan British. Zaman itu, Maududi mulai menterjemahkan buku berbahasa Arab dan bahasa Inggris ke bahasa Urdu. Beliau juga telah menulis buku berjudul al-Jihad fi al-Islam diterbitkan secara berkala dengan nama al-Jam’iyat tahun 1927. Bidang penulisan beliau ialah tentang Islam yaitu, konflik antara Islam dengan Imperialisme dan modernisasi.[iv]

Maududi menggagas pusat pendidikan Dar al-Islam di Pathankot di wilayah Punjab. Pusat pendidikan ini dimaksudkan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai falsafah politik Islam. Maududi mengkritik habis konsep-konsep Barat seperti nasionalisme, pluralisme dan feminisme di mana semua ide ini adalah alat Barat untuk menjajah umat Islam. Maududi menegaskan umat Islam untuk bisa mandiri sehingga berjaya menegakkan negara Islam yang syumul. Pemikiran Maududi ini dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad Iqbal, Hasan al-Banna, dan Sayyid Qutb yang berpendapat bahwa islam adalah agama yang sempurna dan paripurna sehingga dapat mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara.[v]

Pemikiran Politik Maududi tentang Pemerintahan Islam

Pandangan politik Maududi tentang Negara Islam dapat diketahui melalui karya fenomenalnya yang berjudul “The Islamic Law and Constitution” yang berbicara soal politik. Dari tulisannya itu dapat diketahui bahwa eksposisi ideologisnya menangkap esensi ke Islaman yang menekankan pada pengertian Islam sebagai prinsip moral, etika, serta petunjuk di bidang politik. Secara rasional Maududi memandang Islam sebagai ideologis yang holistis seperti ideologi Barat yang secara sistematis dapat terbentuk dalam gerakan kebangkitan Islam yang khas.[vi]

Maududi mengemukakan ideologi Islam sebagai pengganti dari ideologi Barat. Menurutnya penyebab kemunduran Islam India adalah British Raj, dia meminjam konsep dan gagasan Barat untuk menyusun perlawanan Islam terhadap Barat, demi mengemukakan bahwa Islam itu merupakan sistem sosial – politik yang efektif untuk menggantikan sosialisme dan menentang kapitalisme. Tidak mengherankan bila dalam tulisannya terdapat kata-kata Barat seperti “Revolusi Islam, Negara Islam, dan Ideologi Islam”. Sebagaimana Hasan Al-Banna, maka Maududi juga tidak ingin tasawuf dihapuskan, ia menginginkan membersihkan dari praktek yang tidak Islami. Tidak seperti Ayatullah Khomeini, yang sangat memperhatikan pemetaan jalan menuju kekuasaan; sementara Maududi hanya memperhatikan bentuk negara Islam yang berdasarkan pada Syari’ah.[vii]

Pokok-pokok pikiran Maududi tentang kenegaraan, diikuti dengan telaah mendalam mengingat dari sekian banyak pemikir politik islam, hanya Maududi yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang lengkap dan rinci.[viii] Ada tiga dasar pokok yang melandasi pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam:

  1. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik sehingga dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat. Cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk pada politik semasa Khulafa al-Rasyidin sebagai model sistem kenegaraan menurut Islam.
  2. Kekuasaan tertinggi yang ada dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah. Umat manusia hanya sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di Bumi sehingga kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia atau negara harus patuh kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah orang laki-laki dan perempuan islam.
  3. Sistem politik Islam adalah sistem universal, tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis bahasa dan kebangsaan.

Berlandaskan tiga dasar keyakinan itu, lahirlah konsepsi kenegaraan islam menurut Maududi, yang intinya:

  1. Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, karena dalam sistem ini kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat, dalam arti undang-undang dan hukum yang diundang-undangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi, meskipun arti teokrasi di sini berbeda dengan pengertian teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem dimana kekuasaan negara berada di tangan kelas tertentu (pendeta) yang atas nama Tuhan menyusun undang-undang dan hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan kelas itu, pemerintah berlindung di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Pengertian teokrasi dalam Islam diartikan kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
  2. Pemerintah [badan eksekutif] hanya dibentuk oleh ummat Islam dan pada merekalah hak untuk memecat dari jabatan tersebut. Penyelesaian soal-soal kenegaraan tidak mendapatkan hukum yang jelas dalam Islam, harus diputuskan menurut kesepakatan ummat. Penafsiran dan pengartian suatu Nash, adalah merupakan hak ummat Islam seluruhnya yang telah mencapai tingkat mutjahid. Badan legislatif tidak boleh mengubah satu katapun dari Nash.
  3. Kekuasaan Negara dilakukan oleh badan atau lembaga Legislatif, Eksekutif dan Judikatif dengan ketentuan sebagai berikut: [1] Kepala Negara merangkap sebagai kepala badan eksekutif merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus berkonsultasi kepada majelis Syura yang mendapat kepercayaan dari ummat Islam atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan, meskipun prosedur itu tidak terdapat di zaman Khulafa al-Rasyidin. [2] Keputusan Majelis Syura umumnya diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan catatan menurut Islam banyaknya suara bukanlah untuk kebenaran. [3] Kepala Negara tidak harus mengikuti pendapat Majelis yang didukung oleh suara terbanyak. Ia boleh mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, rakyat wajib, harus jeli mengawasi kebijaksanaan kepala negara. Jika ia memerintah lebih mementingkan hawa nafsu rakyat boleh memecatnya. [4]Jabatan kepala Negara, keanggotaan majelis syura dan jabatan penting lainnya jangan dipilih orang yang mencalonkan diri atau yang berupaya menduduki jabatan itu. Kampanye yang bersifat menghamburkan ditiadakan. [5] Anggota Majelis Syura tidak dibenarkan terpisah dalam partai-partai melainkan merupakan satu kesatuan utuh. [6] Badan Judikatif atau peradilan sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, oleh karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah, atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili kepala negara. Dalam ruang pengadilan kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan masyarakat lainnya, dan tidak dibenarkan memberikan dispensasi kepada seseorang untuk tidak menghadiri sidang pengadilan oleh karena kedudukannya dalam pemerintahan atau masyarakat.
  4. Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Negara adalah Beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh dan kuat komitmennya terhadap Islam.[ix] Pemilihan Kepala Negara oleh dan harus atas persetujuan seluruh ummat Islam, tidak dibenarkan memaksakan diri atas umat, dengan kekerasan atau paksaan. Jabatan ini bukan untuk keluarga atau kelas tertentu. Pemilihan dilaksanakan secara bebas tanpa paksaan.[x]
  5. Keanggotaan Majelis Syura terdiri dari warga negara yang beragama Islam, dewasa, laki-laki yang terhitung shaleh serta cukup terlatih untuk menafsirkan dan menterapkan Syari’ah, menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.[xi] Tugas Majelis Syura adalah: 1) merumuskan dalam peraturan perundang-undangan petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah didapatkan dalam Quran dan Hadist peraturan pelaksanaannya, 2) jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran/Hadis maka harus diputuskan penafsiran mana yang ditetapkan, 3) jika tidak terdapat peraturan yang jelas maka dalam menentukan hukum memperhatikan semangat dan petunjuk umum dari Al-Quran dan Hadis, 4) permasalahan yang sama sekali tidak ada petunjuk dasarnya, maka dapat diperbolehkan menyusun dan mengesahkan undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan ‘Uruf maupun Syari’ah.[xii]
  6. Warga Negara. Konsep ini memaparkan bahwa Negara memberikan pengakuan kewarganegaraan hanya bagi mereka yang tinggal di dalam negara serta mereka yang pindah ke dalam teritorial negara Islam. Warga negara ada dua: Muslim dan Non-Muslim. Mereka [dzimmi] mendapat perlindungan negara dan hak serta kewajiban tertentu seperti hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Warga non-Muslim dalam bidang agama tunduk pada pemimpin agamanya tetapi dalam bidang negara harus tunduk kepada hukum Islam dan agama mayoritas. Orang yang menerima ideologi Islamiah berhak (ikut) mengatur negara. Non-Muslim tidak berhak duduk pada jabatan penting yang merumuskan kebijaksanaan politik negara. Mereka juga dibebaskan dari wajib bela negara. “Orang Non Muslim hanya boleh duduk di DPRD Tingkat II”.[xiii]

Kritik Terhadap Maududi

Terdapat dua kritik yang penulis temukan dalam menanggapi konsepsi pemerintahan islam menurut Maududi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Deliar Noer mengkritik ketidakkonsistenan Maududi dalam menolak demokrasi barat ketika dihubungkan dengan Islam, justru ia mengumukakan segi idealnya serta ajarannya. Teo-Demokrasi Maududi sama sekali tidak mensyaratkan suatu mikanisme tertentu bagi aplikasi pelaksanaan konsepnya, yang dapat membedakan dengan demokrasi barat.[xiv]
  2. Munawwir Sjadzali mengkritik trias politikanya Maududi, karena konsep itu merupakan berasal dari barat, maududi terjebak dengan “idealisasi sejarah” masa lalu tanpa memikirkan mikanisme pelaksanaannya.[xv]

B. Pemerintahan dalam Islam Menurut Ayatullah Khomeni

Ayatullah Khomeni: Biografi Singkat

Pada akhir tahun 70-an, dunia diguncangkan oleh sebuah revolusi yang digerakkan oleh seorang ulama. Rezim Syah Iran yang begitu kuat, akhirnya harus tumbang menghadapi perjuangan panjang ulama tersebut. Ulama itu tak lain adalah Imam Khomeini, seorang sufi, teolog, fikih, filsuf dan sekaligus politikus. Seorang pribadi besar yang kokoh dalam pendirian dan teguh dalam berjuang menegakkan kebenaran dan kejujuran. Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhollah al-Musavi al-Khomeini dilahirkan di kota Khumayn, dekat Isfahan, sekitar 300 kilometer selatan Teheran, pada 24 September 1902 (20 Jamadi al-Tsani 1320 H), bertepatan dengan hari ulang tahun Hazrat Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dan Ali Bin Abi Thalib.[xvi]

Nama Khomeini berasal dari nama kota Khumayn. Ayatullah Khomeini dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Ayatullah Sayyid Mustafa al-Musavi al-Khomeini dikenal sebagai ulama yang sangat disegani. Begitupun juga dengan kakeknya, Sayyid Ahmad Hindi, dan juga kakek ayahnya Sayyid Din Ali Syah. Ibu Ayatullah Khomeini, Hajar Agha Khanom, juga berasal dari keluarga ulama, ayahnya bernama Ayatullah Aqa Mirza Ahmad Khwansari. Pada 1903, ayah Rohullah Khomeini meninggal dunia pada usia 42 tahun. Dia dibunuh oleh dua orang bernama Ja’far Quli Khan dan Ridha Quli Sultan, agen-agen rezim Dinasti Qajar (yang berkuasa dari 1796-1926). Waktu itu Sayyid Mustafa sedang dalam perjalanan menuju ibukota Provinsi Arak untuk menemui Gubernur Adhuh al-Sultan, guna melaporkan situasi yang tidak aman di kota Khumayn.[xvii]

Khomeini kecil sangat berduka atas meninggalnya ayah yang sangat dikaguminya. Di Najaf, Ibunya [Hajar Agha Khanom], dan bibinya [Shahiba Khanom] mengasuh Khomeini. Kemudian atas usul dari menantunya, Sayyid Aqa Muhammad menganjurkan mereka untuk kembali ke Khumayn. Di Khumayn, Khomeini bersekolah di Maktab Khaneh, usia 7 tahun. Khomeni mempelajari Jami’ Muqaddimat [buku teks tentang Logika dan tata bahasa Arab]. Ayatullah Khomeini adalah orang yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Beliau pergi ke Arak pada tahun 1920 untuk melanjutkan studinya dan ia dibimbing oleh Ayatullah Aqa Abbas Araki. Di Arak, beliau belajar juga pada Ayatullah Sheikh Abdul Karim Ha’iri (1859-1936).[xviii]

Ayatullah Ha’iri pindah ke Qum dan tinggal selamanya di sana. Kemudian Ayatullah Khomeini menyusul gurunya ke Qum. Di tempat yang baru ini, Khomeni belajar retorika syair dan tata bahasa dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad Reza Masjed Syahi. Selama belajar di Qum, Imam Khomeini menyelesaikan studi fiqih dan ushul di bawah bimbingan seorang guru dari Kasyan, yang sebelas tahun tua darinya, yaitu Ayatullah ‘Ali Yasrebi. Tidak lama setelah kepindahan Ayatullah ke Qum, terjadi peristiwa penting di Iran. Yaitu, runtuhnya Dinasti Qajar dan tampilnya Dinasti Pahlevi yang direkayasa Inggris (1925). Tampilnya dinasti Pahlevi diawali oleh naiknya Reza Khan sebagai Syah (Raja) Iran yang baru. Sebelumnya, Reza Khan pernah memegang jabatan sebagai Komandan Angkatan Bersenjata (Januari 1920), Menteri Peperangan (Februari 1920), dan Perdana Menteri (1923).[xix]

Pada 1926, ketika Reza Khan mengalahkan orang-orang Qajar dan mendirikan dinasti Pahlevi, Khomeini menyelesaikan studinya dan menjadi seorang mujtahid (ulama atau ahli di bidang agama Islam). Sejak awal Ayatullah menunjukkan bakat khususnya di bidang studi-studi Irfan. Pada usia 27 tahun Khomeini menulis sebuah buku tentang irfan dalam bahasa Arab. studi Irfani dan puisi yang diminati Ayatullah Khomeini, sebenarnya kurang populer di kalangan mullah di Qum pada masa itu. Pada usia 30 tahun, Imam Khomeini menikah dengan Syarifah Batul. Imam khomeini mempunyai dua orang putra dan tiga orang putri dari perkawinannya. Salah satu putranya, Ayatullah Ali Khomeini menjadi penggantinya setelah Ayatullah Khomeini wafat pada tanggal 3 Juni 1989 di Jamaran, Teheran.[xx]

Pemikiran Politik Ayatullah Khomeni Tentang Pemerintahan Islam

Bentuk Pemerintahan Islam

Ayatullah Khomeni berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak sama dengan dengan pemerintahan lainnya. Khomeni memberi contoh bahwa pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang bersifat tirani yang dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan masyarakat mereka seperti, membunuh orang sekehendak hati dan memperkaya diri sendiri. Negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Menurut Ayatullah Khomeini, pengertian konstitusional di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada “hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas”, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”. Tetapi bukan berarti tidak diperlukan parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna ‘menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.[xxi]

Menurut Ayatullah Khomeini karakteristik antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan Monarki dan Republik sangatlah berbeda, yaitu:

1) Pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksekutif adalah milik Allah SWT. Pembuat undang-undang adalah Allah SWT. Pemerintahan Islam memiliki badan majelis perencanaan yang mengambil peran sebagai Majelis Legislatif. Tugas majelis ini adalah menyusun program-program bagi departemen di dalam kerangka aturan-aturan Islam dan menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh Negara kepada masyarakat. Islam memaparkan bahwa hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.[xxii]

2) Pemerintahan Republik atau Monarki Konstitusional, pemimpin dipilih oleh suara mayoritas, yang mana dengan suara mayoritas ini rakyat pasti akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan dan memaksakan kehendak mereka. Contoh dari pemerintahan ini adalah pemerintahan Syah Reza atau pemerintahan sebelumnya.[xxiii]

Dua argumentasi di atas merupakan bentuk pemaparan yang diberikan oleh Ayatullah Khomeni mengenai bentuk pemerintahan islam dan perbedaanya dengan system pemerintahan lainnya, termasuk monarki konstitusional dan republik.

Fungsi Pemerintahan Islam

Menurut Ayatullah Khomeini fungsi pemerintahan Islam yaitu untuk menyelesaikan tugas dengan melaksanakan hukum dan menegakkan tatanan Islam yang adil dalam suatu Negara. Bahwa memikul fungsi pemerintahan adalah untuk memperoleh wasilah, bukan maqam maknawi, maka tak seorangpun dapat merampasnya (mengambil alih) ataupun menolaknya (tidak mengakuinya). Pemerintahan dan pemberian perintah kepada rakyat akan bernilai ketika keduanya menjadi wasilah untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan menegakkan tatanan Islam yang adil sehingga orang-orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut memperoleh nilai tambah dan maqam yang mulia. Imam dan Fuqaha berkewajiban untuk menggunakan bentuk pemerintahan dalam upaya untuk melaksanakan hukum-hukum, menegakkan tatanan Islam yang adil dan seluruh umat manusia. Pemerintahan, pada hakikatnya, melambangkan suatu beban dan kesulitan bagi Imam dan Fuqaha, namun apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah diberi tugas dan misi itu untuk mereka selesaikan.[xxiv]

Tujuan Pemerintahan Islam

Ayatullah Khomeini berpendapat bahwa, tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengembalikan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi, dan untuk mewujudkan kemaslahatan di Negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Khomeini sangat konsisten terhadap tujuan dari pemerintahan ini, menurutnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus memiliki pengetahuan akan hukum dan keadilan bagi para fuqaha dan imam.[xxv]

Wilayatul Faqih

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah sistem wilayatul faqih, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang faqih yang melebihi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ Negara dan tugas-tugas Islam hakiki.[xxvi]

Ayatullah Khomeini sangat yakin bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan dan itu menjadi salah satu keteguhan yang harus dimiliki oleh seorang Imam. Imam harus memiliki pengetahuan dan keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan menurut Imam atau para ulama, penguasa juga harus memiliki pengetahuan agama dan keadilan. Wilayatul Faqih adalah salah satu gagasan besar Khomeini untuk pemerintahan RII. Menurut Ayatullah Khomeini bentuk pemerintahan Islam setidaknya mencakup dua kriteria, Pertama, pemerintahan tersebut harus didasarkan pemilihan umum di mana seluruh anggota masyarakat ikut bertanggung jawab atas terpilihnya seseorang yang mampu dan bersedia membentuk republik tersebut dan seluruh rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas. Kedua, mengenai orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi atau masalah sosial lainnya, akan didasarkan pada ajaran Islam.

Bulan Januari 1979, ketika menulis gagasannya mengenai draf konstitusi Pemerintahan Islam di tempat pengasingannya di Paris, Imam Khomeini ditanya mengenai bentuk Negara dan pemerintahan Islam yang dicita-citakannya, ia menjawab, “seperti sepuluh tahun pemerintahan Rasulullah atau lima tahun pemerintahan Imam Ali Bin Abi Thalib”. Bagi Imam Khomeini, “Negara Islam” seperti Arab Saudi, Libya, dan lainnya bukanlah contoh yang patut ditiru. Konstitusi Republik Islam Iran 1979 barangkali menjadi satu-satunya Undang-Undang Dasar di dunia yang secara eksplisit mencantumkan konsep Wilayatul Faqih nya Ayatullah Khomeini.[xxvii]

Pada bagian Pembukaan Konstitusi 1979, antara lain tertulis: “Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan Wilayatul Faqih yang diwakili oleh Ayatullah Khomeini…”. Draft pertama Konstitusi RII disusun pada Juni 1979 oleh Majlis-I Mu’assisan (Majelis Konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekrit Ayatullah Khomeini. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi itu, para anggota majelis dari Partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai Wilayatul Faqih. Pasal 107 Konstitusi 1979 pada prinsipnya mensahkan Ayatullah Khomeini sebagai wilayatil faqih, “marja-i taqlid yang terkemuka dan pemimpin revolusi”.[xxviii]

Kecakapan khusus pemimpin atau dewan Kepemimpinan menurut pasal 109 adalah: (1) memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensil bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa; (2) berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan.  Ada lima lembaga penting di dalam Konstitusi tersebut, di antaranya yaitu: Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih (saat ini adalah Ali Khameini). Namun, jika tidak ada yang memenuhi Syarat maka wewenang faqih akan dipegang oleh sebuah dewan yang beranggotakan 3-5 orang fuqaha. Wewenang Faqih antara lain:

  • Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran
  • Mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran.
  • Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran).
  • Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi.
  • Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasihat yang diangkat oleh Faqih.[xxix]

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah Presiden yang dipilih setiap empat tahun. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang beranggotakan 270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat. Di samping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung Konstitusi yang beranggotakan 12 orang, 6 orang lainnya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui parlemen. Tugas Presiden menurut Konsep Wilayat-Faqih yaitu:

  • Menjalankan konstitusi Negara.
  • Menjadi kepala pemerintahan.
  • Mengkoordinir tiga lembaga Negara yaitu; Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
  • Menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuan.
  • Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung di bawah pimpinannya.
  • Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional.[xxx]

Tugas Parlemen Republik Islam Iran sesuai dengan konsep wilayatul faqih adalah (i) Mengawasi kebijakan Pemerintah, (ii) Mengontrol kebijakan Pemerintah, (iii) Membahas kebijakan Pemerintah. Tugas Dewan Pelindung Konstitusi, adalah menafsirkan Konstitusi Iran dan bertugas melaksanakan referendum, pemilihan Presiden, dan pemilihan anggota parlemen. Wilayatul Faqih inilah yang diberlakukan dalam RII yang diciptakan oleh seorang ulama Syi’ah yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan di Iran yaitu Ayatullah Imam Khomeini.[xxxi]

Ayatullah Khomeini memaparkan bahwa tidak setiap faqih qualified sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu: (1) mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, (2) harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi, (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur, (4) jenius atau cerdas, (5) memiliki kemampuan administratif, (6) bebas dari segala pengaruh asing, (7) mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas territorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawa dan (8) hidup sederhana.[xxxii]

Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintah Islam dalam konsep Wilayat al-Faqih memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam; (2) melaksanakan hukum Islam; (3) membangun tatanan yang adil; (4) memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam; (5) menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam; (6) memajukan pendidikan; (7) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya; (8) memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi; (9) memecahkan masalah kemiskinan dan (10) memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.[xxxiii]


[i]Syaiful Amri dalam http://satutujuan.multiply.com/journal/item/19, diakses pada tanggal 8 desember 2010, 15:30:42 GMT.

[ii]Munawir Sadzali, MA., Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, UI Press, Jakarta, Edisi ke V, 1993, hlm 7.

[iii] Ibid. hlm 7.

[iv] Syaiful Amri dalam http://satutujuan.multiply.com/journal/item/19, diakses pada tanggal 8 desember 2010, 15:30:42 GMT.

[v] Ibid.

[vi] Maududi Khalifah dan Kerajaan, Kata Sambutan Amien Rais, Mizan Bandung, Cetakan I, 1996, hlm 9-10.

[vii]Reza Nashr., The Politics of an Islamic Movement, Massachusetts Institute of Technology, 1991, hlm 109.

[viii] Munawir Sadzali, MA., Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, UI Press, Jakarta, Edisi ke V, 1993, hlm 165.

[ix]Sayyid Abul al-A’la al-Maudadi, Islamic Law and Constitution, Khursyid Ahmad, ed, Karachi Jamaat  Islami Publication, 1995.

[x]Ahmad  Jainuri.,  Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam, Dalam Buku Islam., Berbagai Perspektif LPMI, Yogyakarta, Edisi I, 1995, hlm 191-192.

[xi] Ibid. hal 194.

[xii] Ibid. hal 195.

[xiii]Ahmad  Jainuri.,  Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam, Dalam Buku Islam., Berbagai Perspektif LPMI, Yogyakarta, Edisi I, 1995, hlm 196.

[xiv]Akhmad Sathori dalam http://www.akhmadsatori.co.cc/2009/11/abul-ala-maududi.html, diakses tanggal 8 desember 2010 15:32:12 GMT

[xv] Ibid.

[xvi]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT.

[xvii] Ibid.

[xviii] Ibid.

[xix]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT.

[xx] Ibid.

[xxi]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT

[xxii]Ibid.

[xxiii]Ibid.

[xxiv]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT

[xxv]Ibid.

[xxvi]Ibid.

[xxvii]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT

[xxviii]Ibid.

[xxix]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT.

[xxx]Alfira Nur Cut Lani dalam http://www.forumsantri.com/showthread.php?tid=1535, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:45:32 GMT

[xxxi]Ibid.

[xxxii]Dedy Syaputra dalam http://dedisyaputra.wordpress.com/2010/01/10/konsep-tata-negara-wilayat-al-faqih, diakses tanggal 8 Desember 2010 15:47:21 GMT.

[xxxiii]Ibid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s